Gempa dan Koruptor

Posted on Posted in Alumni, Artikel

Oleh : Muhammad Muhibbuddin*

 

Dulu pada 2009, saat pergi kuliah ke UIN Sunan Kalijaga dengan naik angkutan umum KOBUTRI, di dalamnya pernah berbarengan dengan dua orang bapak yang masing-masing usianya sekitar 60-an. Di angkutan berwarna kuning yang sekarang sudah almarhum itu, kedua bapak tersebut sedang asyik bercakap-cakap lepas tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya yang kebanyakan mahasiswa. Kedua bapak itu awalnya ngobrol bebas dengan suara agak keras sehingga aku yang duduk di kursi persis di depannya mendengar percakapan mereka meski sambil lalu. Obrolan keduanya menggunakan bahasa Indonesia campur Jawa khas dialek Yogya.

Di tengah obrolannya itu, tiba-tiba saja keduanya berbincang soal gempa. Tiga tahun telah berlalu, tepatnya pada 2006 (saat itu aku baru terdaftar sebagai mahasiswa baru di UIN Sunan Kalijaga), gempa menggoncang dan memporak-porandakan Yogya. Saat gempa menggoncang Yogya pada 2006 di pagi buta selepas subuh yang masih dingin itu, aku sedang loper koran. Karena itu aku juga merasakan betul bagaimana goyangan gempa yang meluluhlantakkan seluruh Yogya itu.

Apakah  kedua bapak itu juga masih merasakan getaran gempa yang dahsyat  pada 2006 itu? Entahlah. Yang jelas pada tahun 2009 itu memang juga ada beberapa gempa besar di berbagai belahan dunia seperti di Haiti, Chile dan Taiwan. Menanggapi gempa yang menghantam negara-negara di belahan dunia barat dan timur itu,  bapak yang satu bilang ke bapak yang kedua yang duduk tepat di sampingnya, “ Gempa bumi ini arahnya kok semakin ke Timur ya pak. Berawal dari Haiti, kemudian ke Chile dan saat ini di Taiwan”.

” Ya pak, takutnya kalau nanti ke Indonesia lagi”, kata bapak kedua menimpali.

Mendengar jawaban bapak kedua itu, bapak yang pertama langsung menukas dengan nada serius dan wajah penuh geram, “Kalau sampai di Indonesia, mudah-mudahan terjadi di Jakarta saja untuk menghabisi para koruptor di sana. (…….kersane wonten Jakarta mawon, kangge mateni koruptor wonten mriko). Soalnya para koruptor di Jakarta itu sulit dibrantas Pak!. Cara satu-satunya untuk menghabisinya  ya dengan gempa!”.

Celetukan bapak pertama itu kemudian ditanggapi dengan senyum lebar oleh bapak kedua sambil berkata, ” Leres sampeyan!”(Benar anda!).

Percakapan kedua bapak itu kemudian melebar ke mana-mana hingga mereka berdua turun di Jl. Timoho, tepatnya di depan kampus APMD.

Kalau dicermati, dari celotehan lepas kedua bapak tua di dalam angkut tersebut terlihat betapa rakyat kecil sudah begitu muak, geram dan marah dengan ulah dan prilaku korup para politisi kita. Ucapan dan lontaran bapak yang lepas, lugas dan spontan itu bisa dipandang sebagai cerminan atau refleksi kondisi batin masyarakat Indonesia saat itu–dan apalagi sekarang—yang sudah begitu jengkel dan penuh amarah terhadap gurita korupsi di negeri ini.

Itu merupakan gambaran betapa kemuakan sebagian rakyat Indonesia terhadap para pemimpinnya yang korup sudah mencapai titik puncak. Dan harus berapa puncak lagi kemuakan rakyat Indonesia itu terjadi untuk bisa membuat para penguasa, politisi dan pemegang kekuasaan  negeri ini berhenti korupsi lalu sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat.

Bapak-bapak yang tingkat kemuakannya sudah taraf puncak itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa, karenanya mereka hanya melontarkan umpatan yang berbau doa atau memanjatkan doa dalam bentuk umpatan. Andaikan mempunyai kekuatan yang memadahi, dalam kondisi geram dan marah yang sudah sangat mendidih itu, bapak-bapak seperti itu tidak menutup kemungkinan akan beramai-ramai dengan membawa pedang dan klewang menduduki kantor-kantor pemerintahan untuk menebas leher para koruptor, sebagaimana yang telah dilakukan massa revolusioner Prancis, yang sebagian besar adalah sans-culottes (kelas terrendah dalam masyarakat Prancis), pada 1793 ketika menyeret Raja Louis XVI dan istrinya, Marie-Antoinette, ke tempat pemancungan lalu memenggal kepala mereka berdua dengan guillotine.

Dan seandaianya kekerasan revolusioner seperti itu terjadi di Indonesia, aku sangat mendukung bahkan bersyukur, bukan saja aku termasuk bagian dari san-culottes Indonesia, tetapi memang demi terciptanya kehidupan yang baik untuk semua. Jika korupsi di negeri ini memang sudah keterlaluan; sudah kelewatan batas; sudah berurat dan berakar sehingga sulit dibasmi dengan cara-cara yang reformis-konvensional dan justru semakin memperpanjang penderitaan orang-orang kecil, maka satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan amuk massa dan aksi jalanan.

Para politisi bahkan semakin menggila dalam menggarong uang rakyat. Karena saking gilanya pernah ada seorang politisi sinting yang dengan kurang ajar mengatakan bahwa korupsi merupakan oli pembangunan. Korupsi oleh politisi sinting itu dipandang bisa memperlancar jalannya pembangunan. Bukankah sangat layak politisi macam gini dipelintir batang lehernya?!.

Tidak menutup kemungkinan, di tempat-tempat lain yang menjadi pusat pertemuan para masyarakat kecil, juga terlontar kata-kata yang sama soal korupsi. Artinya, makhluk yang namanya koruptor itu benar-benar telah mencabik-cabik hati nurani masyarakat. Ketika masyarakat sangat sulit mencari uang untuk membeli sesuap nasi atau satu kilo beras, tiba-tiba terdengar uang Century Rp 6,7 triliun raib. Belum lagi kasus-kasus korupsi lain dari yang jumlahnya ratusan hingga triliunan  rupiah.  Betapa tak memuakkan kehidupan di negeri ini. Sayang, di angkutan umum itu tidak ada politisi.

 

Tidak seimbang

Kondisi kehidupan di dunia ini bisa berjalan harmonis karena faktor keseimbangan.  Kalau unsur-unsur dalam hidup ini bisa berjalan seimbang maka yang terjadi adalah sebuah keharmonisan dan keserasian (cosmos). Tapi sebaliknya, kalau semua itu sudah berjalan secara tidak seimbang maka yang bakal terjadi adalah kerusakan (chaos). Korupsi adalah faktor yang menjadikan kehidupan politik berjalan tidak seimbang karena itu korupsi menimbulkan chaos dalam semesta kehidupan sosial dan politik kita.

Ketidakseimbangan itu karena dipicu oleh keserakahan hasrat-nafsu para koruptor.  Karakter hasrat (nafsu) adalah tidak pernah puas. Korupsi adalah manifestasi dari gejolak hasrat yang membabi buta, cermin dari ketidakpuasan diri yang semakin menggejala. Sebenarnya, para politisi itu sudah mendapatkan gaji yang cukup bahkan lebih. Karena mereka, di samping diberi gaji pokok juga mendapatkan beragam tunjangan dan fasilitas. Fasilitas dan tunjangan ini pun bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk istri/suami dan anak-anak mereka. Masalahnya adalah hasrat dalam diri para politisi itu sendiri.

Karena hasrat dan nafsunya, para  politisi terus menerus dihantui oleh rasa kurang sehingga apa yang sudah didapatkan secara legal dianggap kurang memuaskan, maka mereka mencari yang lain melalui cara illegal: maling. Mereka bahkan melakukan aksinya itu dengan berjama’ah. Korupsi akhirnya bersifat sistemik. Meminjam term-nya Bourdieu, korupsi sudah menjadi habitus dalam kehidupan politik, karenanyaa skandal buruk ini makin lama dianggap sebagai hal yang biasa dan masyarakat pun, entah karena saking frustasinya, nampak semakin permisif terhadapnya.

Atas dasar itulah, benar kata Prof. Dr. Damardjati Supadjar yang ketika menjadi pembicara seminar di UIN, sekitar 2010 lalu menyatakan bahwa saat ini yang tampil di panggung perpolitikan Indonesia bukanlah para pandowo, melainkan para kurowo. Para politisi yang seharusnya bekerja untuk mensejahterakan rakyat, justru berubah menjadi gerombolan rampok (kurowo) yang suka ramai-ramai menjarah harta rakyat.

Dalm peta kehidupan politik itu, hati nurani dan akal sehat sama sekali tidak mendapat tempat. Energi yang mendorong para politisi itu tidak lain adalah hasrat dan kerakusan semata. Karena dikendalikan oleh hasrat rakus, maka seruan moral, ancaman hukuman dan apalagi cuma ancaman neraka atau siksa kubur, tidak akan berpengaruh. Mereka bebs-bebas saja maling duit rakyat bahkan menyelewengkan dan mengangkangi segala aturan main (rule of the game) politik demi kepentingan pribadi mereka; demi hasrta korup mereka.

Karena kehidupan yang penuh keculasan dan kerakusan itulah, maka sangat wajar kalau huru-hara dan disharmoni kehidupan di negeri kita terus muncul. Ini akibat dari sistem kehidupan yang timpang dan tidak adil tersebut. Kapal kita yang namanya Indonesia akhirnya oleng. Satu sisi, ada segelintir elit yang hidupnya serba mewah dan berlebih-lebihan, namun di sisi yang lain ada banyak kelompok orang yang makan saja tidak kuat hingga harus mengonsumsi nasi aking atau tiwul. Pola kehidupan yang tidak seimbang inilah yang memunculkan beragam kekisruhan.

Ketidakseimbangan ini tentu saja bertentangan dengan makna esensial politik. Filsof Yunani Kuno, Aristoteles menegaskan bahwa tujuan utama dari politik adalah terciptanya kesejahteraan bersama untuk seluruh rakyat (res publica),  bukan untuk segelintir aristokrat. Leslie Lipson (1964:31-32) dalam mengelaborasi pemikirannya Aristoteles tentang demokrasi menyatakan bahwa apa yang esensial di dalam demokrasi adalah pemerintahan yang dipegang dan dikendalikan oleh mayoritas rakyat yang umumnya miskin (poor rule), sebaliknya di dalam oligarki, pemerintahan dipegang dan dikendalikan oleh kelompok kecil elit yang umumnya kaya.

Namun, dalam prakteknya di Indonesia dari dulu sampai sekarang, meskipun pemerintahannya disebut sebagai pemerintahan demokrasi, pihak yang mengendalikan kekuasaan tetaplah kelompok kecil elit yang kaya. Sekarang ini, jika tidak kaya, tidak punya modal besar atau didukung oleh korporasi dan pemodal besar, seseorang tidak mungkin bisa maju sebagai DPR, kepala daerah apalagi presiden. Bahkan untuk menjadi petinggi (kepala desa/lurah) saja seseorang harus dituntut punya banyak uang.

Uang menjadi segala-galanya dalam praktek demokrasi kita dari level lokal hingga nasional. Artinya yang berkuasa tetaplah mereka yang punya uang atau modal yang berlebih. Kalau kenyataannya demikian, apakah sistem politik di Indonesia sekarang ini masih layak disebut sebagai demokrasi? Bukanlah lebih layak disebut dengan oligarki?

Dalam sistem oligarki yang dipoles dengan bungkus demokrasi atau sistem demokrasi tapi rasa oligarki itu, para politisi yang menjalankan kekuasaan tidak menggunakan kekuasaannya untuk kemaslahatan umum.  Para politisi yang sesungguhnya kaum oligarchs hanya fokus memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya. Kesejahteraan umum yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas justru disubordinasikan. Inilah salah satu paradoks demokrasi paling terang.

Rakyat yang katanya berdaulat justru menjadi kelompok subordinat terutama dalam hal pembagian kesejahteraan. Di negeri yang katanya “demokratis” ini, bukan pemerataan kemakmuran, melainkan pemerataan kemiskinan, bagi seluruh rakyat. Maka tak salah kalau ada rakyat kecil melontarkan kata-kata kasar terhadap para politisi seperti kedua bapak di dalam angkut tersebut.

Satu hal yang mengkhawatirkan adalah bahwa kata-kata sejelek apapun bisa menjadi doa.  Apa yang selama ini dilontarkan secara polos dan spontan oleh rakyat kecil, termasuk dua bapak di angkutan tadi, bisa jadi merupakan doa. Karena dilihat dari spontanitas dan kepolosannya, kata-kata itu terlontar dari hati yang paling tulus; paling murni. Padahal, doa rakyat kecil, doa orang yang teraniaya, doa orang yang didzalimi itu katanya dalam agama sangat mustajab alias cepat direspon Tuhan. Katanya lho!

 

*Muhammad Muhibbuddin adalah penulis lepas tinggal di Krapyak, Yogyakarta.

Ikuti, Suka, dan Bagikan :
20

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *